ancaman ledakan penduduk terhadap kesejahteraan indonesia

ANCAMAN LEDAKAN PENDUDUK TERHADAP KESEJAHTERAAN INDONESIA

Ledakan penduduk merupakan ancaman yang akan menghantui peradaban umat manusia di dunia khususnya Indonesia. Kondisi bangsa Indonesia sekarang ini memang sangat memrihatinkan. Tapi, jangan lupa bahwa bangsa ini pernah beberapa kali mendapatkan penghargaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Penghargaan diberikan karena, antara lain, keberhasilannya dalam swasembada pangan dan keberhasilan dalam pelaksanaan program keluarga berencana (KB). Para pejabat negara dari luar negeri datang ke pelosok-pelosok desa untuk melihat secara langsung pelaksanaan program KB. Pada 1987, Pemerintah Indonesia pernah mendapatkan penghargaan dari PBB atas keberhasilannya di bidang kependudukan dan KB. Ketika itu Presiden Soeharto diundang ke New York, AS untuk menerima penghargaan tersebut. Tapi, sekarang mereka kaget melihat kondisi kependudukan dan pelaksanaan program KB di Indonesia yang tidak seperti dulu lagi. Kondisi pelaksanaan KB di lapangan sangat memrihatinkan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kondisi kependudukan dan pelaksanaan program KB sekarang ini memrihatinkan. Pertama, sejak bergulirnya era reformasi, tahun 1998/1999, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dituding sebagai produk Orde Baru. Tampaknya memang ada persepsi negatif di kalangan sebagian elite politik terhadap produk Orde Baru.
Laju pertumbuhan penduduk (LPP) di Indonesia dilihat dari Sensus penduduk kemarin sekitar 1,35 % sampai 3,2% , ini merupakan sebuah peringatan jika tidak ditanggulangi dikhawatirkan akan terjadi ledakan penduduk. LPP 1,35 persen dengan 3,2 juta jiwa per tahun atau setara dengan total penduduk Singapura, tidak mustahil Indonesia bakal menggantikan posisi Amerika Serikat menjadi negara berpenduduk ketiga terbesar di dunia. Apalagi, tingkat pertumbuhan penduduk berkisar 3 – 4 juta jiwa per tahun. Kondisi ini dihadapkan hasil Survei Demokrasi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007 menunjukan program Keluarga Berencana (KB) berjalan di tempat dalam rentang waktu lima tahun. Dalam periode itu, rata- rata perempuan mempunyai anak pada usia subur tetap di angka 2,6 sejak tahun 2003. Prevelensi pemakaian alat kontrasepsi selama lima tahun juga stagnan, tidak bergerak dari angka satu persen. Bahkan, target angka orang yang enggan menambah anak, tetapi tidak mendapat akses layanan KB sebesar enam persen pada tahun ini agak sulit tercapai. Pasalnya, pada 2007 saja tingkatnya sudah mencapai 9,1 persen. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarief mengkhawatirkan kondisi ini bisa mengakibatkan terjadinya ledakan penduduk. Ini didasarkan kesertaan berKB mencapai 61,4 persen dari 41 juta Pasangan Usia Subur(PUS) dengan penduduk hingga 2009 sebanyak 230 juta jiwa bila kawin memungkinkan 31 juta jiwa anak lahir. “LPP sekitar 1,35 persen/ tahun ini bila tidak diatasi, dikhawatirkan terjadi lonjakan penduduk bisa dua kali lipat pada 50 tahun mendatang mencapai 460 juta jiwa,” ujar Sugiri. Kepala BKKBN Sugiri mengatakan mengatasi kemungkinan terjadi ledakan penduduk berdasarkan arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah dilakukan revitalisasi program KB. Kegiatan direalisir dengan perbaikan penerapan manajemen, mengoptimalkan visi dan misi serta pendekatan dengan Bupati / Walikota guna menjelaskan norma, standar dan prosedur program KB. Penting untuk segera mengatasi laju pertumbuhan penduduk agar antara lain “lebih mudah” mengatur, menata pembangunan bangsa ini jika pertumbuhan penduduk tidak terlalu besar sehingga lapangan pekerjaan untuk warga masyarakat tercukupi ketersediaannya. Jika pemerintah bisa mengatasi masalah kependudukan dengan baik dan mampu mengelola sumber daya manusia, maka jumlah penduduk yang banyak bisa menjadi potensi pembangunan. Indonesia, harus mengadopsi cara mengatasi lonjakan penduduk dari China yang telah memiliki strategi jitu dalam mengatasi ledakan penduduk dan kerusakan lingkungan. Jumlah penduduk yang mencapai 237,6 juta jiwa (Sensus2010.com), jangan dianggap enteng karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi akan berubah menjadi bencana yang mengerikan, jika tidak dipikirkan serius, kita akan mengalami kelaparan massal.
Kini, pelaksanaan program KB di lapangan sudah agak menggembirakan. Tapi, kita memang tidak boleh berhenti untuk terus dan terus mengingatkan betapa pentingnya program KB sebagai bagian dari program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagai upaya meningkatkan kualitas penduduk Indonesia. Dan, karena itu anggarannya perlu ditingkatkan. Menyemarakkan kembali pelaksanaan program KB tentu menjadi tugas pokok BKKBN. Namun, untuk lebih suksesnya pelaksanaan program KB, harus dibantu oleh instansi-instansi terkait. Terutama, para bupati dan walikota di seluruh Tanah Air – harus menyadari bahwa melaksanakan program KB itu kewajiban. Untuk kepentingan tersebut, selain anggarannya perlu ditingkatkan juga harus dibentuk lembaganya di daerah-daerah. Gubernur, bupati dan walikota harus tergerak hatinya untuk membentuk lembaga tersebut (BKKBN) di wilayahnya. Di daerah-daerah gerakan tersebut kini sudah semakin terlihat. Tentu menggembirakan, sebab perkembangan tersebut juga diikuti oleh peningkatan anggaran. Ini harus diakui sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk melaksanakan program KB. Karena itu, sejak tahun 2007, pelaksanaan program KB meningkat dua kali lipat. Tahun 2011 ini pun anggaran untuk pelaksanaan program KB meningkat hingga 32% dibandingkan tahun 2010. Yang kita harapkan, pada tahun 2011, program KB kembali mengalami peningkatan aecara signifikan.
( Bahasa Indonesia 2 Softskill )